RAPAT PIMPINAN NASIONAL HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA TAHUN 2019
Rapat Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (Rapimnas HKTI) Tahun 2019, dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2019 bertempat di Hotel Discovery Ancol Jakarta Utara. Rapimnas ini dihadiri oleh pengurus DPP HKTI seluruh Indonesia, dengan mengundang pimpinan daerah atau SKPD lingkup pertanian.
Rapimnas ini dibuka oleh Dewan Pimpinan Organisasi (DPO) HKTI bapak Oesman Sapta Oedang. Dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Umum DPN HKTI Jendral TNI (Purn) Dr. Moeldoko. Disampaikan bahwa HKTI telah memberikan peranan strategis dalam menguatkan petani dan pertanian Indonesia, diantaranya melalui hasil karya inovasi modern dengan menciptakan bibit unggul pertanian, yaitu M 70 dan M 400, HKTI juga telah melaksanakan berbagai kegiatan lain yang dapat memberikan kemanfaatan dan kemajuan bagi petani dan pertanian Indonesia, sesuai dengan Tema yang diusung adalah “Penguatan SDM HKTI Guna meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan konsolidasi organisasi” Tujuan Rapimnas tahun 2019 ini adalah Evaluasi Program kerja, menguatkan konsolidasi organisasi, memantapkan program kerja dan mempersiapkan ASAFF dan MUNAS tahun 2020.
Selain itu Rapimnas juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala BPN, Menteri Pertanian RI, Kementrian perdagangan RI, Kementrian Perindustrian RI, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Kementrian Koperasi dan UKM RI, Kemenkominfo RI, Assosiasi Tani Indonesia, Forkompinda DKI Jakarta. Dimana beberapa Menteri hadir langsung dan pada kesempatan itu langsung memberikan arahannya.
Arahan selanjutnya disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Dr. Sofyan A Djalil,SH.,MH menyampaikan bahwa tujuan kegiatan sertifikasi tanah kepemilikan untuk masyarakat bertujuan untuk penguatan modal petani, karena pengaadaan sertifikat akan mempersedikit permasalahan/persengkataan pertanahan dan akan memberikan kesempatan pada petani untuk mengakses permodalan.
Arahan yang paling di tunggu adalah dari Menteri Pertanian, Dr. Syahrul Yasin Limpo,SH.,MH. Disampaikan bahwa membangun pertanian, harus berawal dari kondisi realita di lapangan untuk itu hal pertama yang perlu dimantapkan saat ini adalah membuat kesepakatan terhadap data real di lapangan, sehingga ada satu pendapat untuk data pertanian, baik dari BPS, BPN ATR, dan juga Kementan, dengan 1 Big Data maka, potensi pertanian akan tergambar jelas. Setelah itu akan dibentuk Komando strategis dari bawah tingkat BPP sampai dengan tingkat pusat, kedepannya akan di bentuk 600 titik di seluruh Indonesia yang dikendalikan langsung dari kementrian pertanian, sehingga informasi atapun pelatihan pelatihan akan langsung menggunakan IT/ digital transmitter yang dipancarkan dari Kementrian. Pembangunan juga harus didasari oleh perhitungan kebutuhan pasar sehingga dapat menghitung perencanaan produksi yang harus disiapkan.
Untuk menghadapi itu perlu disiapkan SDM Penyuluh Pertanian yang handal baik secara teknis pertanian maupun pengetahuan IT, dan tentu saja kelembagaannya yaitu BPP yang berada di Kecamatan.
Pada kesempatan itu juga dibagikan sertifikat tanah kepada 100 orang petani dari provinsi Banten, yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR, dan Ketua Umum DPN HKTI...
(BidangPenyuluhan)
