(0362) 25090
distan@bulelengkab.go.id
Dinas Pertanian

Rapat Kementan validasi data simluhtan bagian dari stategi pencegahan korupsi

Admin distan | 24 September 2019 | 245 kali

Selasa, 24 September 2019 Di ruang pertemuan dinas Pertanian kabupaten Buleleng yang dihadiri oleh badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian (BPPSDMP) kementerian Pertanian, bapak kadis Pertanian, kabid di lingkup dinas Pertanian, koordinator se kabupaten Buleleng beserta admin simluhtan dan penginfut e-rdkk.
Rapat di pimpin bapak kadis Pertanian dengan pemaparan keberadaan dinas Pertanian dan bidang pendukungnya yang dilanjutkan dengan pemaparan simluhtan berbasis NIk.


Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) kementerian Pertanian RI menyatakan kegiatan verifikasi dan validasi data sistem informasi penyuluh Pertanian atau simluhtan sebagai bagian dari strategi pencegahan korups akibat bantuan tidak tepat sasaran.


Jadi verifikasi dan validasi data simluhtan merupakan program. Stranas (trategi nasional) dari KPK (komisi pemberantas korupsi) . Melalui kegiatan validasi data Simluhtan yang nantinya akan dihasilkan data base pembangunan Pertanian itu diharapkan KPK akan menjadi dasar untuk melakukan audit untuk sistem yang memberi bantuan sarana dan prasarana sektor Pertanian baik bantuan kepada petani, kelompok tani, maupun gabungan kelompok tani bahkan kelembagaan ekonomi petani .


Dengan simluhtan berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) artinya kita jangan main main didalam melakukan updating data harus sesuai dengan kondisi dilapangan jangan lagi ada nama nama kelompok tani yang anggotanya itu mungkin sama atau tidak jelas dengan demikian tidak ada lagi data ganda yang berpotensi menerima bantuan yang sama karena bisa juga petani memiliki beberapa rumah karena selain bertani juga memiliki usaha di tempat atau desa lain.
Disampaikan juga bahwa kegiatan verifikasi dan validasi data simluhtan dimulai di tiga Provinsi yaitu daerah istimewa yogyakarta, banten dan bali karena dinilai memiliki jumlah kab/kota yang paling sedikit dan kemudian berlanjut ke Provinsi lainnya di indonesia.


Acara pertemuan di tutup dengan diskusi.... (Budi_Bid.PSP)