Permintaan Data Kelembagaan UPJA Tani Jaya di Desa Busungbiu
Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Kelembagaan petani perlu dikelola oleh generasi muda yang diberi pemahaman bahwa sektor pertanian yang berbasis pada penerapan pertanian modern dapat berperan sebagai lokomotif ekonomi yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan.
Oleh karena itu saat ini dibutuhkan data kelembagaan petani yang ada di Desa Busungbiu, selain dari kelompok tani yang aktif, kelembagaan petani berbasis usaha peminjaman seperti UPJA juga di data. Ada tiga kelembagaan petani utama yang terlibat dalam Program Pertanian Modern, yaitu kelompok tani, Gapoktan dan UPJA. UPJA merupakan salah satu divisi dalam Gapoktan. Melihat kondisi yang ada saat di lapangan, UPJA di Desa Busungbiu masih belum aktif secara optimal. Secara keseluruhan untuk peminjaman jasa alsintas masih dalam pengawasan lingkup kelompok tani yang aktif yaitu Subak Sawah Busungbiu.
Tingkat kemampuan UPJA dapat dikatakan masih rendah. Hal ini terlihat dari perkembangan aspek teknis yang masih terbatas meliputi jenis, jumlah, kondisi alsintan, gudang dan bengkel alsintan.
Belum ada UPJA yang berhasil membeli alsintan di luar dari bantuan Pertanian Modern. Aspek Ekonomi UPJA masih terbatas, karena belum ada penambahan jumlah alsintan, sumber pendanaan serta penambahan jumlah pelanggan dan jumlah pelanggan dan jangkuan wilayah pelayanan.
Sehingga data kelembagaan UPJA Tani Jaya yang dapat diisi ialah tahun berdiri, nama ketua, serta nomer HP dan jenis alsintan bantuan. UPJA Tani Jaya mendapatkan alsintan berupa 3 Unit Traktor Capung dan semua dalam kondisi baik serta masih aktif digunakan di wilayah Desa Busungbiu. Untuk peminjaman alsintan tersebut untuk saat ini hanya dipinjamkan untuk kelompok tani Subak Sawah Busungbiu saja, sebelumnya pernah dipinjamkan ke desa lain namun untuk pertanggung jawaban dr peminjam desa lain kurang.
(BPP BUSUNGBIU)
